Pemulihan Ekonomi Sumbar di Sektor Pariwisata

Selasa, 15 September 2020 : 10.04
Ilustrasi ekonomi pariwisata. Foto: ist

Trenkini.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan pariwisata adalah salah satu penyumbang ekonomi yang cukup besar, setidaknya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dari setiap kabupaten dan kota itu terbesar adalah dari pajak hotel dan restoran.

Hal ini menunjukan bahwa pariwisata itu memberikan banyak dampak ekonomi bagi Sumbar. Tentunya masing-masing daerah memiliki PAD dari pajak hotel dan restoran yang berbeda sesuai dengan pariwisata di daerahnya.

"Jumlah PAD dari pajak hotel dan restoran ini memang saya kurang tahu pasti, memang nilainya sangat besar. Dan tahun ini melang mengalami penurunan, karena bagaimana mau mereka membayar pajak tamu yang datang saja tidak ada apalagi sewaktu PSBB dulu," kata dia.


Baca Juga: Usaha Minang Kayo Paling Merasakan Dampak Covid-19

Nasrul menyebutkan di Sumbar ada dua daerah yang memiliki PAD yang cukup besar dari pajak hotel dan restoran ini yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Kedua daerah memiliki jumlah hotel dan restoran yang lebih banyak bila dibandingkan kabupaten dan kota di Sumbar lainnya.

Untuk itu dalam masa kini Pemprov Sumbar telah membuka kembali sejumlah objek wisata, pihak hotel telah diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dan hal itu telah diterapkan oleh pihak hotel di Sumbar.

Karena dia menyadari bahwa perlu memastikan kesiapan dan kepatuhan dari pengusaha hotel terhadap protokol kesehatan. Jika patuh maka tamu hendak menginap pun jadi yakni dan tidak was-was saat menginap di hotel.

Sepertinya di Kota Bukittinggi, saat ini sejumlah hotel di Bukittinggi telah ada wisatawan yang menginap. Mereka semua ada datang sebagai wisatawan lokal, regional, maupun wisatawan nusantara.

Dengan telah adanya kondisi pariwisata di Bukittinggi membaik maka daerahnya akan merasakan dampaknya. Seperti dengan menginapnya wisatawan di hotel Bukittinggi, maka rute wisatawan bisa pergi ke daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Padang Panjang, Agam, dan bahkan ke Kabupaten Tanah Datar sekaligus.

Untuk itu, dalam situasi seperti ini hal yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar dalam pemulihan ekonomi adalah untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Keberadaan UMKM itu sangat erat dengan objek wisata, dan dapat dipastikan dimana ada objek wisata maka disana akan tumbuh UMKM.

Terkait hal itu Pemprov Sumbar juga telah mengusulkan penambahan jumlah UMKM di Sumbar untuk mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp2,4 juta ke Kementerian Koperasi dan UKM RI yakni sebanyak 33 ribu UMKM.

Tujuan hal itu dilakukan agar para pelaku UMKM tetap produktif dan tidak gulung tikar akibat dilanda pandemi Covid-19 ini. Apalagi sejumlah objek wisata telah ada yang dibuka di Sumbar, sehingga perlu adanya mendapatkan dana tambahan untuk mendorong usaha tetap bergerak tumbuh.

Selain itu dalam kegiatan pemulihan ekonomi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Sumbar juga telah mengalokasikan Dana Pemulihan Ekonomi.

Seperti OPD itu yakni Dinas Koperasi dan UKM Sumbar berupa stimulus kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp7.300.000.000,00.

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar berupa peningkatan sarana penangkapan bagi para nelayan perairan umum, restocking ikan di perairan umum dan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp1.275.000.000,00.

Dinas Kehutanan Sumbar berupa pengembangan jamur tiram, dan penyediaan alat suling pengolahan atsiri dan pengelolaan jasa lingkungan hutan sosial sebesar Rp.794.400.000,00

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar berupa kegiatan peningkatan produksi pertanian  sebesar Rp1.200.000.000,00.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar berupa penyediaan straw untuk peningkatan produksi ternak sebesar Rp200.000.000,00. Dinas Kesehatan Sumbar sebesar Rp2.955.640.000,00

"OPD yang sudah mengusulkan program kegiatan Pemulihan Ekonomi namun belum tertampung alokasi dananya pada APBD Perubahan tahun 2020 adalah Dinas Pangan dengan sejumlah kegiatan," sebut dai.

Program kegiatan pemulihan ekonomi namun belum tertampung alokasi dana pada perubahan APBD tahun 2020. Hal ini tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511/2/3149/SJ tanggal 14 Mei Tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah.

"Selain menyoroti UMKM, di Sumbar juga dipastikan bahwa Pemprov tidak bakal menerapkan PSBB lagi. Hal ini berarti Sumbar membuka diri untuk wisatawan juga seperti masyarakat sudah bisa menggunakan penerbangan untuk datang ke Sumbar," ujar dia.

Wagub tidak menampik bahwa memang telah terjadi penurunan ekonomi dari sisi pariwisata itu, baik itu dari sisi perhotelan, restoran, jasa transportasi dan UMKM lainnya. Untuk itu di era kenormalan baru ini Pemprov Sumbar berharap ekonomi kembali pulih secara bertahap.

Nasrul melihat dalam melakukan pemulihan ekonomi terutama di bidang pariwisata ini tidak bisa dipaksakan untuk bekerja cepat, sebab sekarang Covid-19 masih ada dan belum bisa dipastikan bahwa Sumbar terbebas dari Covid-19.
Bagikanlah
Sebelumnya
Berikutnya

0 komentar :

Copyright © 2020 Trenkini.com | #beritatrending - All Rights Reserved